8 Tahapan Alur Perkara Banding

8 Tahapan Alur Perkara Banding

Alur Perkara Banding sesuai ketentuan perpajakan dapat dirangkum menjadi 8 tahapan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


2. Permohonan Banding

Sesuai Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”), Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.

Sesuai Pasal 36 UU PP, Permohonan Banding diajukan terhadap Surat Keputusan. Satu Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding serta salinan Keputusan yang akan dibanding.

 

3. Surat Uraian Banding

Surat Uraian Banding (SUB) diterbitkan oleh Terbanding dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Banding ke alamat korespondensi Pemohon Banding. SUB adalah surat dari Terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding. Berdasarkan Pasal 45 UU PP, Terbanding mengirimkan Surat Uraian Banding dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.

 

4. Surat Bantahan Uraian Banding

Surat Bantahan Uraian Banding yaitu surat dari pemohon Banding kepada Pengadilan Pajak yang berisi bantahan atas SUB. Sesuai Pasal 45 UU PP, Pemohon Banding dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima salinan SUB.

 

5. Sidang Banding Dimulai/Sidang Formal

Sesuai Pasal 48 UU PP, Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Banding. Pemohon Banding akan dikirimkan Surat Undangan Sidang oleh Pengadilan Pajak ke alamat korespondensi Pemohon Banding. Di dalam Sidang Formal, akan membahas ketentuan formal mengenai kelengkapan berkas atau dokumen. Yang harus dipersiapkan adalah:

  • Asli Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir Perusahaan
  • Salinan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Asli Bukti Penerimaan Surat dari KPP
  • Asli Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah bukuan (Pbk) atas pelunasan pajak terutang
  • Asli Surat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dan lampiran
  • Asli Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Keberatan
  • Salinan Surat Permohonan Keberatan dan Asli Bukti Penerimaan Surat dari KPP


6. Sidang Materil/Uji Bukti

Sidang Materil dilaksanakan beberapa kali sesuai dengan Majelis/Hakim Tunggal. Pada sidang ini, akan dibahas tentang bukti-bukti terkait sengketa pajak. Menurut Pasal 76 UU PP, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.


7.
Putusan Banding

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa (Pasal 80 UU PP):

  • menolak;
  • mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
  • menambah Pajak yang harus dibayar;
  • tidak dapat diterima;
  • membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
  • membatalkan

Putusan pemeriksaan atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima.

 

8. Sidang Pembacaan Putusan Banding

Sidang Pembacaan Putusan Banding dilakukan oleh Pengadilan Pajak, dihadiri oleh Pemohon Banding dan Terbanding. Namun demikian, tidak terdapat batas waktu kapan sidang pembacaan putusan banding akan diselenggarakan oleh Pengadilan Pajak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *