Artikel

Jun
14

8 Tahapan Alur Perkara Banding

Alur Perkara Banding sesuai ketentuan perpajakan dapat dirangkum menjadi 8 tahapan sebagai berikut: 1. Surat Keputusan Keberatan Surat Keputusan Keberatan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Permohonan Banding Sesuai Pasal 35 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“UU PP”), Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan […]

By Siti Khodijah | Artikel
DETAIL

Pengenaan PPN atas Jasa Biro Perjalanan

Pertanyaan: Saya ingin bertanya terkait PPN atas Jasa Biro Perjalanan. Apakah pengenaan PPN ke pelanggan bisa dikenakan dengan 2 skema tarif, yaitu dengan tarif 10% dan tarif 1% (DPP Nilai lain)? Karena, kami juga menjadi sub-agen yang menjual tiket pesawat internasional, tetapi hanya mendapat komisi saja. Jadi, nilai DPP PPN hanya dari nilai komisi tersebut, […]

By alifia | Artikel
DETAIL

Utang Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi, Bisa Dibebankan?

Pertanyaan: Assalamu’alaikum, kami perusahaan di Medan, izin bertanya kepada Pratama Indomitra. Perusahaan kami pada tahun 2020 diperiksa oleh KPP atas laporan pajak Tahun Pajak 2018. Kami menerima SKPKB terkait utang pajak dan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Pertanyaannya adalah apakah utang pokok pajak dan sanksi administrasi bunga atau denda bisa dibiayakan pada tahun buku […]

By alifia | Artikel
DETAIL

Perlakuan PPh Badan Perusahaan Batubara Menggunakan Ketentuan dalam PKP2B atau Undang-Undang PPh?

Pertanyaan: Bagaimana perlakuan PPh Badan untuk perusahaan batubara di bawah PKP2B yang ditandatangani pada saat ordonansi Pajak Perseroan 1925 berlaku? Karena kontrak PKP2B mengikat, bisakah pemeriksa melakukan koreksi fiskal mengikuti UU PPh 1983 dan amandemennya? Romas N., Jakarta   Jawaban: Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Romas. PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menurut Peraturan Menteri […]

By alifia | Artikel
DETAIL

Apakah Pelaporan Pajak Pemilik CV dengan Pelaporan Pajak CV Dilakukan Secara Terpisah?

Pertanyaan: Bagaimana pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk Direktur CV sekaligus sebagai pemilik CV? Apakah dilaporkan secara terpisah dengan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau digabungkan dengan pelaporan SPT Tahunan CV saja? Bagus H., Jakarta Jawaban: Terima kasih Bapak Bagus atas pertanyaannya. Secara konseptual, orang pribadi sebagai pemilik perseroan komanditer (Commanditer Vennootschap/CV) dengan CV […]

By alifia | Artikel
DETAIL

Perlakuan Pajak atas Keuntungan Selisih Kurs

Pertanyaan: Halo Pratama Indomitra, saya Slamet ingin bertanya mengenai selisih kurs. Bagaimana perlakuan pajak dari unrealized gain atas selisih kurs? Jawaban: Terima kasih Bapak Slamet atas pertanyaannya terkait selisih kurs. Sebelumnya, kami jelaskan terlebih dahulu bahwa selisih kurs menurut akuntansi adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang […]

By alifia | Artikel
DETAIL

Bagaimana Mekanisme Pemungutan PPN oleh non PKP?

Pertanyaan: Izin bertanya, perusahaan saya non PKP, melakukan transaksi penyewaan tanah dan bangunan kepada customer dengan nilai transaksi lebih dari Rp 4,8 Milyar, bagaimana mekanisme pemungutan PPN-nya? Arif, Jakarta   Jawaban: Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk dapat melakukan kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha harus berstatus sebagai Pengusaha […]

By alifia | Artikel
DETAIL
May
31

Pencadangan Employee Benefit Dapat Menjadi Biaya Pengurang Bagi Perusahaan?

Pertanyaan: Apakah biaya pencadangan employee benefit merupakan objek PPh Pasal 21? Apakah biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan atau tidak bagi perusahaan? -Anton Tjia   Jawaban: Terima kasih atas pertanyaan Bapak Anton, kami akan coba menjawab. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja […]

By alifia | Artikel
DETAIL
Open chat