akuntansi pajak konstruksi

KONTRUKSI merupakan salah satu industri yang tengah berkembang pesat beberapa tahun ini di Indonesia. Pemerintah, melalui Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI), telah mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk periode 2011 – 2025. MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan pembangunan dari Pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Indonesia saat ini membutuhkan percepatan transformasi ekonomi seperti ini guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh.

File ini terdiri dari 4 agenda pembahasan dimana pada Agenda 01 membahas jasa konstruksi di Indonesia yang diawali oleh Target Pendapatan Negara 2017 hingga Industri Penunjang Infrastruktur (pemasok industri konstruksi) yang menjadi salah satu fokus pemeriksaan Wajib Pajak pasca dilaksanakannya Tax Amnesty. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan pada jasa konstruksi yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek legal, aspek akuntansi, dan aspek pajak. Agenda 02 mengupas aspek legal dari jasa konstruksi yang meliputi landasan hukum usaha jasa konstruksi. Pembahasan ini mencakup dasar hukum, pengertian, jenis, bidang usaha, bentuk usaha, proses registrasi, proses perizinan usaha jasa konstruksi hingga kontrak kerja konstruksi. Agenda 03 menjabarkan aspek akuntasi dari jasa konstruksi yang menitikberatkan pembahasan pada  PSAK 34: Akuntansi Kontrak Konstruksi hingga ilustrasi akuntansi jasa konstruksi. Agenda 04 merupakan salah satu inti dari pembahasan file ini dan menguraikan aspek perpajakan jasa konstruksi. Penjelasannya mencakup dinamika permasalahan PPh atas jasa konstruksi, pembayaran PPh jasa konstruksi, hingga permasalahan PPN jasa konstruksi.

Dengan membaca dan mempelajari file ini, diharapkan Anda tidak hanya mengetahui mengenai jasa konstruksi di Indonesia saja, tetapi juga mampu memahami jasa konstruksi dari berbagai aspek, yaitu aspek legal, aspek akuntasi, dan aspek pajak. Disamping itu, diharapkan file ini tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi namun juga dapat diaplikasikan dalam perusahaan dimana Anda bekerja.

File-File Terlampir Dalam Paket Unduhan

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 08/PRT/M/2011

Lampiran 1 “Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi”

Lampiran 2 “Pembagian Subklasifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi”

 File ini terdiri dari 25 lembar yang berisikan 2 (dua) lampiran dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011. Adapun lampiran pertama terkait dengan “Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi”. Sedangkan, lampiran kedua berhubungan dengan “Pembagian Subklasifikasi Usaha Pelaksanaan Konstruksi”. Peraturan yang telah ditetapkan di Jakarta pada 13 Juni 2011 ini memiliki lampiran yang membahas secara rinci mengenai pembagian subklasifikasi bidang usaha yang dimulai dari tahap perencanaan, pengawasan, hingga tahap pelaksanaan jasa konstruksi. Kedua lampiran dalam file ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari 4 kolom pembahasan yaitu, klasifikasi, kode, subklasifikasi, serta lingkup pekerjaan. Tiap poin klasifikasi memiliki kode tertentu yang kemudian diperjelas secara spesifik pada kolom subklasifikasi yang dilengkapi dengan penjabaran lingkup pekerjaan dari tiap subklasifikasinya.

Pada lampiran pertama, klasifikasi terdiri dari beberapa hal yaitu, perencanaan arsitektur, perencanaan rekayasa, perencanaan penataan ruang, pengawasan arsitektur, pengawasan rekayasa, pengawasan penataan ruang, konsultansi spesialis, dan konsultansi lainnya. Sedangkan, pada lampiran kedua, diabarkan beberapa hal seperti, bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, jasa pelaksanaan lainnya, jasa pelaksanaan spesialis, jasa pelaksanaan ketrampilan, serta jasa konstruksi terintegrasi.

File ini memberikan informasi tambahan berupa 2 (dua) lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011. File yang berisikan lampiran ini memuat uraian lebih lanjut dari uraian atau norma yang sudah ada di dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. Disamping itu, lampiran yang disajikan dalam bentuk tabel pada file ini memberikan kemudahan bagi Anda dalam memahami setiap penjelasan yang dibahas.

Lampiran 3 – (Jasa Konsultan) “Kualifikasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi”

File dengan ukuran size kecil ini hanya terdiri dari 1 lembar saja yang berisikan Lampiran ketiga dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011. Adapun lampiran ketiga ini terkait dengan “Kualifikasi Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi”. Lampiran dalam file ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari 11 kolom pembahasan yaitu Kualifikasi, Subkualifikasi, Persyaratan (yang terdiri dari beberapa kolom seperti, Kekayaan Bersih Minimum, Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Ahli untuk Subklasifikasi/Klasifikasi, Penanggung Jawab Klasifikasi (PJK), Penanggung Jawab Teknik (PJT), PJBU, Pengalaman) dan Kemampuan (yang terdiri dari 3 kolom yaitu, Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi, Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan, dan Batasan Nilai Satu Pekerjaan). Disamping itu, lampiran yang disajikan dalam bentuk tabel pada file ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Anda dalam memahami setiap penjelasan yang dibahas.

 

Lampiran 3 – (Jasa Pelaksana) “Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi”

File dengan ukuran size kecil ini terdiri dari 1 lembar Lampiran ketiga dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011. Adapun lampiran ketiga ini terkait dengan “Kualifikasi Usaha Pelaksana Konstruksi”. Lampiran dalam file ini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari 12 kolom pembahasan yaitu Kualifikasi, Subkualifikasi, Persyaratan (yang terdiri dari beberapa kolom seperti, Kekayaan Bersih, Pengalaman, PJK, PJT, PJBU), Kemampuan (yang terdiri dari kolom Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan, Batasan Nilai Satu Pekerjaan, Maksimum Jumlah Subklasifikasi dan Klasifikasi), serta Keterangan. Disamping itu, lampiran yang disajikan dalam bentuk tabel pada file ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Anda dalam memahami setiap penjelasan yang dibahas.

 

“PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 08 / PRT / M / 2011
TENTANG
PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI
USAHA JASA KONSTRUKSI”

Menteri Pekerjaan Umum adalah menteri yang membidangi urusan yang berkaitan dengan pekerjaan umum. Dalam sistem Pemerintah Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Menteri Pekerjan Umum menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan dan lain-lain. Disamping itu, Menteri Pekerjaan Umum juga membuat seperangkat peraturan untuk menunjang fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya.

File ini berisikan seperangkat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 terkait dengan “Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi” yang telah ditetapkan di Jakarta pada 13 Juni 2011 oleh Menteri Pekerjaan Umum. Peraturan ini terdiri dari 7 bab dimana tiap bab terdiri dari sejumlah pasal yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi untuk usaha jasa konstruksi. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penertiban sertifikat usaha jasa konstruksi. Disamping itu, tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penertiban sertifikat usaha jasa konstruksi sesuai dengan persyaratan kemampuan badan usaha jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan juga untuk mewujudkan keselarasan pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi nasional dengan pembagian subklasifikasi yang berlaku internasional.

File ini akan memberikan Anda wawasan tambahan terkait dengan update peraturan mengenai usaha jasa konstruksi di Indonesia, terutama dalam pembagian subklasifikasi dan subkualifikasinya. Disamping itu, file ini dapat menjadi salah satu acuan dasar bagi perusahaan dengan core business konstruksi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

KLIK DI SINI UNTUK DOWNLOAD