Bentuk Usaha Tetap dan Pajak Internasional

Aspek perpajakan internasional yang ada dalam UU PPh (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008) adalah merupakan cerminan sikap Pemerintah Indonesia dalam menentukan hak pemajakannya terhadap transaksi antar bangsa, baik itu inbound transaction maupun outbound transaction.

Pada inbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak luar negeri (non-resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di Indonesia. Sementara itu, pada outbound transaction, Pemerintah Indonesia menentukan sejauh mana hak pemajakannya terhadap Subjek Pajak dalam negeri (resident taxpayer) sehubungan dengan penghasilan yang bersumber di luar Indonesia.

TUJUAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami dengan mudah aspek pajak apa saja yang terkait dengan transaksi dengan luar negeri sehingga perusahaan dapat memaksimalkan hak dan memenuhi kewajiban secara benar.

PROGRAM OUTLINE

1. PERPAJAKAN INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
   1. Pembagian Pajak internasional
   2. Pajak Penghasilan atas Inbound Transaction
   3. Pajak Penghasilan atas Outbound Transaction
2. PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)
   1. Pengantar
   2. Latar Belakang P3B
   3. Pengertian dan Tujuan P3B
   4. Kedudukan P3B dalam Peraturan Perundang-undangan Domestik Indonesia
   5. Model P3B
   6. Beberapa Hal yang Dimodifikasi dalam P3B
   7. Pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri
   8. Perpajakan atas Laba Usaha dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
   9. Pelayaran dan Penerbangan
   10. Perpajakan atas Penghasilan dari Modal
   11. Perpajakan atas Penghasilan dari Harta Tidak Bergerak
   12. Perpajakan atas Penghasilan dari Pengalihan Harta (Capital Gain)
   13. Perpajakan atas Penghasilan dari Pekerjaan
   14. Perpajakan atas Penghasilan Lainnya
   15. Metode Penghindaran Pajak Berganda
   16. Surat Keterangan Domisili
3. INTERNATIONAL TAX PLANNING
   1. Memahami Ketentuan PPh Pasal 26
   2. Memahami Isi Tax Treaty

INVESTASI

1. Rp 2.000.000,- Early Bird pembayaran paling lambat H-7
2. Rp 2.500.000,- Harga Normal pembayaran paling lambat H+7
3. Biaya di atas belum termasuk PPN, sudah termasuk PPh 23 (Mohon dapat melampirkan NPWP)
4. Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah, serta sertifikat.
5. Transfer biaya investasi Anda ke Rek. 166.2715900 BCA KCP Cimanggis a.n. PT Pratama Indomitra Konsultan sebelum pelaksanaan pelatihan.