Ketentuan Investasi atas Dividen yang Dikecualikan dari Objek PPh

Ketentuan Investasi atas Dividen yang Dikecualikan dari Objek PPh

Pertanyaan:

Bagaimana ketentuan investasi atas pembagian dividen untuk Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang dikecualikan dari objek pajak? Apakah ada syarat untuk investasi tersebut? dan apakah ada jangka waktu untuk investasinya?

Gian C., Jakarta

 

Jawaban:

Dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.03/2021 (“PMK-18/2021”) disebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia.

“Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.”

(15 ayat (1) PMK-18/2021)

“Dividen yang berasal dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh.”

(15 ayat (2) PMK-18/2021)

Kemudian, dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri juga dikecualikan dari objek PPh apabila dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PMK-18/2021.

Selain dividen, penghasilan lain juga dapat dikecualikan dari objek PPh. Penghasilan lain tersebut adalah penghasilan yang  berasal dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Pada Pasal 26 ayat (1) PMK-18/2021 dan Pasal 29 ayat (1) PMK-18/2021 disebutkan bahwa penghasilan luar negeri baik yang berasal dari bentuk usaha tetap di luar negeri maupun tidak melalui bentuk usaha tetap dikecualikan dari objek PPh apabila penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia dengan persyaratan yang disebutkan dalam masing-masing pasal tersebut.

Investasi-investasi di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada paragraf 4 PMK-18/2021 mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi. Pada Pasal 34 PMK-18/2021 diatur bahwa investasi-investasi tersebut dilakukan sesuai dengan kriteria bentuk investasi, yaitu:

a) surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;

b) obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

c) obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

d) investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;

e) obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;

f) investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;

g) investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;

h) penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

i) penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

j) kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;

k) penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau

l) bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 35 ayat (1) PMK-18/2021 diatur bahwa untuk investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a sampai dengan huruf e dan huruf l ditempatkan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam bentuk efek bersifat utang, sukuk, saham, unit penyertaan reksa dana, efek beragun aset, unit penyertaan dana investasi real estat, deposito, tabungan, giro, kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia atau instrumen investasi pasar keuangan lainnya.

Kemudian, untuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f sampai dengan huruf k, ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan, yaitu:

  1. investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
  2. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
  3. investasi pada properti dalam bentuk tanah dan/atau bangunan yang didirikan di atasnya;
  4. investasi langsung pada perusahaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan;
  6. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;
  7.  penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
  8. bentuk investasi lainnya di luar pasar keuangan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu investasi dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek PPh diatur dalam Pasal 36 ayat (1) PMK-18/2021 yang berbunyi:

“Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan paling lambat:

a. akhir bulan ketiga, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

b. akhir bulan keempat, untuk Wajib Pajak badan,

setelah Tahun Pajak berakhir, untuk Tahun Pajak diterima atau diperolehnya Dividen atau penghasilan lain.”

(Pasal 36 ayat (1) PMK-18/2021)

Investasi dilakukan paling singkat selama 3 Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak Dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Investasi tersebu tidak dapat dialihkan, kecuali ke dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 PMK-18/2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *