Masa Depan Pekerja Outsourcing Paska Keluarnya Putusan MK No.27/PUU-IX/2011

Kamis, 23 Oktober 2014 (09.00 – 16.00 WIB), Hotel Bidakara, Jakarta

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini status Outsourcing dan Kontrak (PKWT) sering dipermasalahkan, puncaknya lahirnya Keputusana MK No. 27/PUU-IX2011. Sesungguhnya apa saja hak & kewajiban pengusaha, dan hak dan kewajiban pekerja? Hal-hal substantive apa saja yang terdapat dalam Keputusana MK NO. 27/PUU-IX/2011?

Stidaknya ada dua sudut pandang terkait dengan system Outsourcing dan PKWT, yaitu: Pertama dari sisi pengusaha, ini merupakan salah satu solusi dalam menghadapi persaingan global. Kalau ada alternatif yang lebih murah, mengapa mengambil yang lebih mahal?

Kedua dar sisi karyawan, daripada menganggur, lebih baik bekerja meskipun dengan sistem outsourcing atau kontrak. Meskipun ini merupakan suatu ketidakpastian. Tidak pasti, apakah statusnya akan diperpanjang. Tidak pasti, kalau kontrak habis apakah akan mendapatkan pekerjaan di tempat lain.

Banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul, yang semuanya akan terjawab dalam workshop ini, antara lain:

  1. Apakah karyawan outsourcing berhak atas THR?
  2. Pekerjaan apa saja yang boleh di-outsourcing-kan?
  3. Apa yang dimaksud dengan core business?
  4. Bagaimana status karyawan outsourcing?
  5. Bagaimana menggaji karyawan outsourcing?

SIAPA YANG HARUS IKUT:

  1. Direktur HRD
  2. General Manager HRD
  3. Manager HRD
  4. Industrial Relationship Officer.
  5. Pengamat HRD
  6. Konsultan HRD

MATERI PELATIHAN

  1. Aspek Hukum dari Outsourcing
  2. Hak dan Kewajiban Pengusaha dalam Outsourcing
  3. Hak dan Kewajiban Pekerja dalam Outsourcing
  4. Pengupahan pada Perusahaan Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing)
  5. Peranan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Outsourcing
  6. Dampak Hukum Keputusana MK NO. 27/PUU-IX/2011 terhadap pekerja Outsourcing & Pengusaha
  7. Penjelasan tentang Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Erusahaan Lain
  8. Penjelasan tentang surat edaran Kemennakertrans bernomor B.31/PHIJSK/I/2012 berisi tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tanggal 17 Januari 2012.
  9. Kasus-kasus yang Sering dihadapi.

INVESTASI Rp. 2.000.000,-

  1. Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta sudah termasuk 2x coffe break, 1x lunch, makalah, serta sertifikat.
  2. Transfer biaya investasi Anda ke Rek. 166.2715900 BCA  KCP  Cimanggis a.n. PT Pratama Indomitra Konsultan sebelum pelaksanaan lokakarya.

FASILITATOR:

Basani Situmorang, SH, MH (Praktisi ketenagakerjaan)

Beliau adalah seorang staff ahli direksi PT Jamsostek Bidang Hukum sejak tahun 2001. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI Bidang Ketenagakerjaan (periode 2000-2004), mantan Staff Ahli Menteri Tenaga Kerja Bidang Hukum dan Hubungan Industrial (periode2000-2002), mantan Kepala Kepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) periode 1998-2000, dan juga pernah menjabat sebagai mantan Kepala Biro Hukum Departemen Tenaga Kerja RI periode 1992-1998

INFORMASI DAN REGISTRASI

SAIFUDIN: 0888 876.6164
Tlp.: (021) 8414.447-8
Fax.: (021) 8779.2353

Pratama Indomitra’s consultants hold C certificate (the highest grade of tax consultant) and are registered tax consultants and licensed tax attorneys. A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *