Perlakuan PPh Badan Perusahaan Batubara Menggunakan Ketentuan dalam PKP2B atau Undang-Undang PPh?

Pertanyaan:

Bagaimana perlakuan PPh Badan untuk perusahaan batubara di bawah PKP2B yang ditandatangani pada saat ordonansi Pajak Perseroan 1925 berlaku? Karena kontrak PKP2B mengikat, bisakah pemeriksa melakukan koreksi fiskal mengikuti UU PPh 1983 dan amandemennya?

Romas N., Jakarta

 

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Romas. PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2017 adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara. PKP2B menurut pajak bersifat lex specialis derogat legi generali terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Lex specialis derogat legi generali memiliki arti bahwa Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya. Artinya PKP2B yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha batubara dapat mengesampingkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang bersifat umum.

Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3) UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang berbunyi:

“Pasal 33
(3) Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya.” (UU PPh)


Dengan demikian, bagi perusahaan penambangan batubara yang melakukan kegiatan usahanya dalam rangka PKP2B, perlakuan PPh Badannya dapat mengacu pada PKP2B yang berlaku. Kemudian, terkait dengan koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa berdasarkan UU PPh yang berlaku umum tidak dapat dilakukan terhadap kontrak PKP2B. Hal ini karena PKP2B bersifat lex specialis derogate legi generali terhadap UU PPh sehingga pemeriksa harus mengacu pada PKP2B yang berlaku khusus tersebut. Namun, pemeriksa dapat mengacu pada UU PPh untuk hal-hal yang tidak diatur di PKP2B. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *