Strategi Hadapi Pemeriksaan Pajak Pasca Amnesti Pajak

Strategi Hadapi Pemeriksaan Pajak Pasca Amnesti Pajak
bersama Prianto Budi S., Ak., CA., MBA

Rabu, 26 April 2017 | Pukul 09.00 – 16.00 WIB
Knowledge & Development Center – PT Pratama Indomitra Konsultan
Antam Office Park Tower B, Lantai 8
Jl. TB Simatupang No.1 Tanjung Barat – Jakarta Selatan

DESKRIPSI

Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment system yang berdasarkan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan yang besar untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self assessment system akan berjalan dengan baik apabila Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dan disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang optimal oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sebagai salah satu mekanisme pengawasan terhadap self assessment system, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara itu pada bulan Juli 2016 lalu pemerintah telah meluncurkan program pengampunan pajak tax amnesty yang merupakan salah satu program Pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu. Sebagai tindak lanjut dari program amnesti pajak, Ditjen Pajak akan membuat kebijakan penegakan hukum pajak yang lebih keras, termasuk sanksi yang besar kepada wajib pajak yang tidak melaporkan semua hartanya kepada negara.

 

TUJUAN PELATIHAN

Setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta:

  1. merencanakan, mengalokasikan, mengarahkan, dan/atau melaksanakan kegiatan pemeriksaan;
  2. melakukan kegiatan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pemeriksaan;
  3. melakukan pengukuran kinerja pemeriksaan; dan
  4. meningkatkan kompetensi dan kemampuan Pemeriksa Pajak.

 

PROGRAM OUTLINE

  1. Strategi Perencanaan Manajemen
  2. Analisis Kewajiban Pajak Terkait Amnesti Pajak.
  3. Strategi Wajib Pajak Hadapi Pemeriksaan Pajak.
  4. Strategi Pemeriksaan Pajak Pasca-Amnesti Pajak.
  5. Pemanfaatan Data dari Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, & Pihak Lainnya.
  6. Analisis Laporan Keuangan untuk Tujuan Perpajakan

 

INVESTASI

  1. Rp 1.500.000,- / Orang (Early Bird – pembayaran paling lambat H-7)
  2. Rp 2.000.000,- / Orang (Harga normal – paling lambat H+7)
  3. Biaya di atas belum termasuk PPN, Sudah termasuk PPh 23 (Mohon dapat melampirkan NPWP)
  4. Biaya investasi tersebut berlaku untuk 1 peserta sudah termasuk 2x coffee break, 1x lunch, makalah, serta sertifikat.
  5. Transfer biaya investasi Anda ke Rek. 166.2715900 BCA KCP Cimanggis a.n. PT Pratama Indomitra Konsultan sebelum pelaksanaan pelatihan

 

FASILITATOR

Prianto Budi S., Ak., CA., MBA adalah Direktur PT Pratama Indomitra Konsultan
yang juga merupakan Ketua Bidang PPL Pengurus Pusat IKPI

 

Contact Person Jakarta: Saifudin / Irkham
Phone: (021) 2963.4945; (021) 2963.4947; (021) 5010.0469
Facs: (021) 2963.4946 Mobile: 0857. 7797.3481 | 0857.1085.1052
E-mail : info@pratamaindomitra.co.id | lokakarya@pratamaindomitra.co.id

Pratama Indomitra’s consultants hold C certificate (the highest grade of tax consultant) and are registered tax consultants and licensed tax attorneys. A member of Kreston International | A global network of independent accounting firms.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *