Strategi DJP dalam Mengawasi Kepatuhan Wajib Pajak
Penerapan sistem self assessment menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara efektif melalui mekanisme pengawasan yang mampu mendorong kepatuhan secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026 pada […]
Pajak JHT Ramai Dibicarakan, Begini Mekanismenya
Pemberitaan mengenai pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua atau JHT dalam beberapa hari terakhir memicu beragam reaksi di masyarakat. Banyak pekerja mengira pemerintah baru saja menetapkan kebijakan yang mengenakan pajak atas tabungan hari tua mereka. Anggapan tersebut kemudian berkembang luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran bahwa dana JHT yang selama ini dikumpulkan akan berkurang […]
Menanti Penerimaan Negara Terbang Tinggi Bersama Coretax DJP
Tahun 2025 bisa dibilang menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan panjang reformasi perpajakan Indonesia. Setelah sekian lama bergulat dengan sistem lama yang tidak saling terhubung, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akhirnya memperkenalkan sistem baru yang dikenal sebagai Core Tax Administration System (CTAS), atau biasa disingkat pula dengan Coretax. Coretax hadir sebagai sistem digital […]
Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja
Jutaan orang dalam usia produktif mendambakan kesempatan bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sayangnya, harapan sering kali bebrenturan dengan kenyataan. Kericuhan pada job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (27/5), menjadi bukti betapa sempitnya peluang yang tersedia bagi para pencari kerja, bahkan untuk sekadar memberikan lamaran. Job fair […]
Mewujudkan Optimalisasi Pajak Sektor Informal
Pemerintah resmi menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun untuk 2025, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Kendati demikian World Bank memprediksi Indonesia akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan penerimaan pajak terutama berkaitan dengan peningkatan tax ratio menuju 11%. […]
Insentif Fiskal untuk Masa Depan Keanekaragaman Hayati
Ketika mentari pagi menyusup di antara rimbunnya dedaunan, gemerisik hutan Kalimantan memecah keheningan. Suara kicauan burung dan deru angin yang lembut adalah harmoni alam yang semakin jarang kita dengar di tengah deru pembangunan yang kian merambah hutan. Sebagai salah satu negara mega-biodiversity terbesar di dunia, Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Namun, […]
Amnesti Pajak dan Ketimpangan Kebijakan Pajak
Pengampunan pajak, atau biasa dikenal sebagai tax amnesty, kembali menjadi perbincangan publik. Uniknya, wacana pengampunan pajak berbarengan dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Kedua wacana tersebut memantik pertanyaan mengenai apakah desain kebijakan pajak di era pemerintahan baru cenderung menguntungkan kelompok elite dan mengorbankan masyarakat menengah-bawah? Amnesti pajak sebagai ekses […]
Insentif Fiskal untuk Masa Depan Keanekaragaman Hayati
Ketika mentari pagi menyusup di antara rimbunnya dedaunan, gemerisik hutan Kalimantan memecah keheningan. Suara kicauan burung dan deru angin yang lembut adalah harmoni alam yang semakin jarang kita dengar di tengah deru pembangunan yang kian merambah hutan. Sebagai salah satu negara mega-biodiversity terbesar di dunia, Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Namun, […]