Apakah BUMN Nonfarmasi Wajib Pungut PPh 22?

Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 mengatur bahwa badan usaha tertentu, termasuk BUMN yang memenuhi kriteria sebagai pemungut, berkewajiban memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran atas pembelian barang. Kewajiban tersebut melekat pada status BUMN sebagai pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, selama transaksi merupakan pembelian barang yang termasuk objek […]
Apakah Penjualan Batu Andesit Dipotong PPh Pasal 22?

Batu andesit merupakan salah satu jenis batuan vulkanik yang dalam pengaturan sektor pertambangan digolongkan sebagai batuan, bukan mineral logam maupun mineral bukan logam. Pengelompokan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam ketentuan tersebut, batu andesit termasuk […]
Faktur Pajak 030 dan 050 untuk Penjualan Hasil Perkebunan

Salah satu pertanyaan yang sering muncul setelah diterapkannya mekanisme PPN dengan Besaran Tertentu adalah apakah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada Faktur Pajak harus diubah mengikuti tarif efektif. Jawabannya adalah tidak. DPP tetap diisi sebesar harga jual atau nilai penggantian atas Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana […]
Suami-Istri Wajib Gabung NPWP?

Secara prinsip, sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri untuk menentukan bagaimana mereka ingin mengelola kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga skema utama: Penggabungan NPWP ke dalam NPWP suami (istri tidak memiliki NPWP terpisah), Pisah Harta dan Penghasilan (PH), yaitu kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis , atau Memilih […]
Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?

Terimakasih Bu Dwi atas pertanyaan yang diberikan. Ketika berbicara tentang pajak penghasilan (PPh) pada jasa konstruksi, sering kali wajib pajak dihadapkan pada kebingungan mengenai apakah yang berlaku adalah PPh Pasal 23 atau PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh). Untuk memahami hal ini, mari kita lihat beberapa peraturan yang melandasinya. Peraturan-peraturan tersebut adalah: Peraturan […]
Aspek PPh dan PPN atas Transaksi Berlangganan Majalah Online dari Luar Negeri

Terima kasih Bapak Arif atas pertanyaan yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kami perlu mengidentifikasi terlebih dahulu peraturan yang terkait dan sesuai dengan pertanyaan Bapak. A. Aspek Pajak Penghasilan (PPh) Berlangganan majalah online dari luar negeri dapat dikenakan PPh Pasal 26 jika pembayaran kepada penyedia layanan di luar negeri dianggap sebagai pembayaran atas royalti atau […]
Apakah Biaya Pembelian Hadiah Promosi Dapat Dibebankan dalam Perhitungan PPh Badan?

Terima kasih Bapak Yulian atas pertanyaannya. Pembahasan terkait biaya promosi, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 23, sudah pernah kami bahas pada tautan berikut ini https://pratamainstitute.com/apakah-biaya-promosi-bisa-menjadi-objek-pph-pasal-23/. Pada pembahasan kali ini, kami ingin menambahkan penjelasan terkait deductible/non-deductible berdasarkan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.03/2010 (PMK 02/2010). Untuk menganalisis aspek PPh Badan atas biaya pembelian hadiah dalam rangka kegiatan promosi […]
Pajak Hadiah Yang Diperoleh Dari Undian dan Tanpa Undian

Terima kasih Bu Clara atas pertanyaan yang diberikan. Berikut kami jelaskan ketentuan perpajakan terkait hadiah dan penghargaan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya. Secara gambaran umum, pemberian hadiah berupa undian atau tanpa undian (hadiah yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu) merupakan objek PPh sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf b UU […]