Karyawan dengan Brevet, Apakah Bisa Mewakili Perusahaan?
Pertanyaan mengenai posisi karyawan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi semakin relevan sejak berlakunya PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan. Peraturan ini menggantikan PMK Nomor 229/PMK.03/2014 dan mulai berlaku pada 6 Juli 2026. Salah satu perubahan […]
Bagaimana Menghitung PPh Final UMKM 0,5%?
PPh Final dengan tarif 0,5% merupakan salah satu mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Mekanisme ini menggunakan peredaran bruto sebagai dasar penghitungan sehingga wajib pajak tidak perlu terlebih dahulu menghitung penghasilan neto untuk menentukan PPh Final yang terutang. Ketentuan mengenai PPh Final tersebut saat ini diatur dalam PP […]
Apakah BUMN Nonfarmasi Wajib Pungut PPh 22?
Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 mengatur bahwa badan usaha tertentu, termasuk BUMN yang memenuhi kriteria sebagai pemungut, berkewajiban memungut PPh Pasal 22 atas pembayaran atas pembelian barang. Kewajiban tersebut melekat pada status BUMN sebagai pihak yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPh Pasal 22. Dengan demikian, selama transaksi merupakan pembelian barang yang termasuk objek […]
Apakah Penjualan Batu Andesit Dipotong PPh Pasal 22?
Batu andesit merupakan salah satu jenis batuan vulkanik yang dalam pengaturan sektor pertambangan digolongkan sebagai batuan, bukan mineral logam maupun mineral bukan logam. Pengelompokan tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam ketentuan tersebut, batu andesit termasuk […]
Faktur Pajak 030 dan 050 untuk Penjualan Hasil Perkebunan
Salah satu pertanyaan yang sering muncul setelah diterapkannya mekanisme PPN dengan Besaran Tertentu adalah apakah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada Faktur Pajak harus diubah mengikuti tarif efektif. Jawabannya adalah tidak. DPP tetap diisi sebesar harga jual atau nilai penggantian atas Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana […]
Suami-Istri Wajib Gabung NPWP?
Secara prinsip, sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri untuk menentukan bagaimana mereka ingin mengelola kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga skema utama: Penggabungan NPWP ke dalam NPWP suami (istri tidak memiliki NPWP terpisah), Pisah Harta dan Penghasilan (PH), yaitu kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis , atau Memilih […]
Apakah Jasa Instalasi dan Bangunan dari Perseorangan Selalu Dikenakan PPh Pasal 23?
Terimakasih Bu Dwi atas pertanyaan yang diberikan. Ketika berbicara tentang pajak penghasilan (PPh) pada jasa konstruksi, sering kali wajib pajak dihadapkan pada kebingungan mengenai apakah yang berlaku adalah PPh Pasal 23 atau PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh). Untuk memahami hal ini, mari kita lihat beberapa peraturan yang melandasinya. Peraturan-peraturan tersebut adalah: Peraturan […]
Aspek PPh dan PPN atas Transaksi Berlangganan Majalah Online dari Luar Negeri
Terima kasih Bapak Arif atas pertanyaan yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kami perlu mengidentifikasi terlebih dahulu peraturan yang terkait dan sesuai dengan pertanyaan Bapak. A. Aspek Pajak Penghasilan (PPh) Berlangganan majalah online dari luar negeri dapat dikenakan PPh Pasal 26 jika pembayaran kepada penyedia layanan di luar negeri dianggap sebagai pembayaran atas royalti atau […]