PT Pratama Indomitra Konsultan kembali menggelar Free Webinar ke-212 dengan membawa topik webinar “Membedah PP No. 43/2025 Pelaporan Keuangan dan Implikasi Perpajakannya”. Webinar ini berlangsung pada Rabu, 5 November 2025, dengan narasumber Dr. Prianto Budi Saptono, Ak., CA., M.B.A., seorang praktisi pajak, akademisi, peneliti, sekaligus CEO PT Pratama Indomitra Konsultan. Webinar ini dipandu oleh Sdri. Nina Firdaus S.Sn. (Digital Content)
Pada webinar edisi ke-212 yang dipandu oleh Bapak Prianto, pembahasan berfokus pada tiga benang merah besar: latar belakang regulasi, logika dasar pelaporan keuangan, dan pemaknaan substansial atas isi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Melalui agenda ini, peserta diajak memahami bagaimana lahirnya PP 43/2025 tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
UU PPSK menjadi fondasi utama bagi terbitnya PP 43/2025. Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan strategis untuk memperkuat sektor keuangan agar mampu mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, menyesuaikan pengaturan dengan dinamika industri jasa keuangan modern yang semakin kompleks, serta memperkuat pengawasan terhadap lembaga keuangan. Dalam konteks ini, PP 43/2025 merupakan turunan yang memerinci bagaimana prinsip-prinsip penguatan dan transparansi sektor keuangan diterapkan secara operasional melalui kewajiban pelaporan keuangan yang lebih sistematis dan terintegrasi.
Melalui peraturan ini, pemerintah berupaya menata ulang tata kelola pelaporan keuangan nasional dengan membangun empat pilar utama. Pertama, setiap pelaku usaha sektor keuangan maupun pihak yang berinteraksi dengannya diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, pemerintah menegaskan kembali pentingnya keberadaan lembaga pembuat standar laporan keuangan yang berfungsi mengembangkan dan menjaga konsistensi standar akuntansi nasional. Ketiga, diperkenalkan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK), yaitu kanal elektronik tunggal yang menjadi sarana penyampaian laporan keuangan. Keempat, dibentuk ekosistem pendukung yang mencakup peningkatan kompetensi penyusun laporan serta penguatan tata kelola data. Seluruhnya bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan di Indonesia dapat diandalkan, efisien, dan terintegrasi secara nasional.
Cakupan kewajiban dalam PP 43/2025 juga diperluas. Tidak hanya entitas tradisional seperti bank, asuransi, atau lembaga pasar modal, tetapi juga fintech, pengelola dana publik, dan berbagai entitas non-keuangan yang memiliki hubungan material dengan sektor keuangan. Dengan demikian, batas antara sektor finansial dan non-finansial menjadi semakin tipis dari sisi kewajiban pelaporan. Pelaku usaha sektor keuangan dan mitranya kini dihadapkan pada tanggung jawab baru untuk menyediakan data keuangan yang terstandar, terverifikasi, dan dapat diakses oleh otoritas yang berwenang.
Dalam pemahaman yang lebih mendalam, PP ini menegaskan logika dasar pelaporan keuangan yang berlandaskan pada transparansi, akurasi, dan kompetensi. Laporan keuangan tidak lagi dipandang sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen akuntabilitas yang menentukan kepercayaan publik terhadap pelaku usaha. Informasi keuangan yang disusun dengan standar yang tepat membantu menekan asimetri informasi, memudahkan penilaian risiko, dan memperkuat perlindungan bagi investor serta masyarakat. Di sisi lain, posisi profesi akuntan dan konsultan pajak kini mendapatkan pengakuan eksplisit sebagai profesi penunjang sektor keuangan yang memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk menjaga kualitas pelaporan.
Perubahan yang paling menonjol dari PP 43/2025 adalah pengenalan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) yang berfungsi sebagai sistem “single window” dalam penyampaian laporan. Melalui mekanisme ini, laporan keuangan disampaikan secara elektronik dan terpusat, memungkinkan pengawasan yang lebih efisien sekaligus mengurangi redundansi pelaporan. Namun, transisi menuju sistem ini memerlukan kesiapan teknologi dan penyesuaian proses internal di masing-masing perusahaan. Pelaku usaha perlu menata ulang sistem informasi akuntansinya, menyesuaikan format data agar sesuai dengan ketentuan standar, serta memastikan keamanan data agar tidak menimbulkan risiko kebocoran informasi.
Dari sudut pandang perpajakan, PP 43/2025 membawa implikasi yang signifikan. Meskipun peraturan ini tidak secara langsung mengatur pajak, keterpaduan data keuangan melalui PBPK dapat memperkuat kapasitas otoritas fiskal dalam melakukan verifikasi silang terhadap pelaporan pajak. Laporan keuangan yang terstandardisasi memungkinkan analisis kepatuhan yang lebih presisi dan mendukung upaya peningkatan penerimaan negara. Di sisi lain, konsultan pajak perlu mengembangkan kompetensi baru yang menggabungkan pemahaman perpajakan dengan kemampuan membaca dan mengolah data digital, karena pola audit dan pemeriksaan di masa depan akan semakin bergantung pada data keuangan terintegrasi.
Namun, di balik tujuan besar transparansi dan penguatan tata kelola, implementasi PP 43/2025 menghadirkan sejumlah tantangan. Tidak semua pelaku usaha memiliki kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi kewajiban baru tersebut. Sinkronisasi antara standar laporan keuangan lokal dan praktik internasional juga menjadi pekerjaan besar. Selain itu, isu perlindungan data pribadi menjadi perhatian serius karena meningkatnya pertukaran informasi antarotoritas. Tantangan lain muncul bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang mungkin terdampak secara tidak proporsional oleh beban kepatuhan baru ini. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi peraturan ini sangat bergantung pada adanya kebijakan transisi yang bijak, termasuk penyediaan panduan teknis, dukungan infrastruktur, dan pelatihan kapasitas bagi pelaku usaha.
Dalam menghadapi dinamika tersebut, ada beberapa langkah praktis yang dapat ditempuh. Pelaku usaha perlu segera melakukan penilaian kesenjangan (gap analysis) antara kapasitas pelaporan keuangan saat ini dengan standar baru yang diatur dalam PP 43/2025. Di saat yang sama, investasi pada sumber daya manusia menjadi penting, terutama melalui pelatihan terpadu di bidang akuntansi, perpajakan, dan teknologi informasi. Kolaborasi antara asosiasi profesi, regulator, dan dunia usaha juga harus diperkuat untuk menyusun pedoman implementasi yang proporsional bagi semua skala bisnis. Tak kalah penting, kebijakan tata kelola data yang ketat perlu dirancang agar menjamin keamanan sekaligus mendorong efisiensi penggunaan data keuangan.
PP 43/2025 menegaskan bahwa pelaporan keuangan bukan lagi urusan administratif semata, melainkan bagian integral dari infrastruktur publik yang menopang integritas sistem keuangan nasional. Dengan pelaksanaan yang baik, peraturan ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik, memperluas basis data fiskal, dan meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Namun, keseimbangan antara transparansi dan beban kepatuhan tetap menjadi kunci. Tanpa kesiapan teknologi, peningkatan kompetensi profesional, dan sinergi lintas otoritas, semangat reformasi pelaporan keuangan yang diusung PP 43/2025 dapat kehilangan makna substansialnya
Setelah Bapak Dr. Prianto menyampaikan materi mengenai permasalahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025, webinar dilanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk seluruh audien yang menghadiri webinar. Sesi webinar edisi 212 ditutup dengan pemaparan narasumber dalam menjawab seluruh pertanyaan audien di zoom meeting dan live youtube.
Bagi Sobat Pratama yang belum bisa menghadiri Free Webinar & Workshop ke-212 dapat mengunduh materi dan studi kasus melalui tautan berikut:
