
Apakah BUMN Nonfarmasi Wajib Pungut PPh 22?
Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 mengatur bahwa badan usaha tertentu, termasuk BUMN yang memenuhi kriteria sebagai pemungut, berkewajiban memungut PPh

Ketentuan mengenai PPh Pasal 22 mengatur bahwa badan usaha tertentu, termasuk BUMN yang memenuhi kriteria sebagai pemungut, berkewajiban memungut PPh

Batu andesit merupakan salah satu jenis batuan vulkanik yang dalam pengaturan sektor pertambangan digolongkan sebagai batuan, bukan mineral logam maupun

Salah satu pertanyaan yang sering muncul setelah diterapkannya mekanisme PPN dengan Besaran Tertentu adalah apakah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada

Secara prinsip, sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan kepada pasangan suami-istri untuk menentukan bagaimana mereka ingin mengelola kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga skema utama: Penggabungan NPWP ke dalam NPWP suami (istri tidak memiliki NPWP terpisah), Pisah Harta dan Penghasilan (PH), yaitu kondisi apabila dalam perkawinan suami dan istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

Terimakasih Bu Dwi atas pertanyaan yang diberikan. Ketika berbicara tentang pajak penghasilan (PPh) pada jasa konstruksi, sering kali wajib pajak dihadapkan pada kebingungan mengenai apakah yang berlaku adalah PPh Pasal 23 atau PPh Final (Pasal 4 ayat (2) UU PPh). Untuk memahami hal ini, mari kita lihat beberapa peraturan yang

Terima kasih Bapak Arif atas pertanyaan yang diajukan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak, kami perlu mengidentifikasi terlebih dahulu peraturan yang terkait dan sesuai dengan pertanyaan Bapak. A. Aspek Pajak Penghasilan (PPh) Berlangganan majalah online dari luar negeri dapat dikenakan PPh Pasal 26 jika pembayaran kepada penyedia layanan di luar negeri dianggap

Terima kasih Bapak Yulian atas pertanyaannya. Pembahasan terkait biaya promosi, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 23, sudah pernah kami bahas pada tautan berikut ini https://pratamainstitute.com/apakah-biaya-promosi-bisa-menjadi-objek-pph-pasal-23/. Pada pembahasan kali ini, kami ingin menambahkan penjelasan terkait deductible/non-deductible berdasarkan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.03/2010 (PMK 02/2010). Untuk menganalisis aspek PPh Badan atas biaya pembelian

Terima kasih Bu Clara atas pertanyaan yang diberikan. Berikut kami jelaskan ketentuan perpajakan terkait hadiah dan penghargaan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya. Secara gambaran umum, pemberian hadiah berupa undian atau tanpa undian (hadiah yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu) merupakan objek PPh sesuai dengan pasal 4

Terima kasih Ibu Anita atas pertanyaannya. Pembebanan Imbalan Pasca Kerja adalah kewajiban perusahaan untuk mengestimasi kewajiban di masa depan yang disajikan di dalam laporan keuangan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 24: Imbalan Kerja yang telah diubah menjadi PSAK 219. Perusahaan diwajibkan memperhitungkan nilai kini imbalan kerja yang harus dibayarkan nantinya

Industri expansible polystyrene (EPS) di Indonesia kembali mendapat sorotan menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang

One workplace injury or death is one too many. Demikian salah satu tajuk artikel di laman Canada Building Trades Unions

Menjelang berakhirnya bulan April, agenda para direksi dan komisaris perusahaan menjadi kian padat. Hal ini terutama terkait persiapan pelaksanaan Rapat
Manager Tax Consultant
Assistant Manager Tax Consultant
Assistant Manager Tax Consultant
Manager Pratama Institute
Assistant Manager Tax Assistance
Senior Tax Consultant
Senior Tax Consultant
Junior Tax Consultant
Junior Tax Consultant