Memahami Proses Bisnis Pengawasan Pajak dalam SE-8/PJ/2026
Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan bagian penting dalam penerapan sistem self assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara benar. Kebutuhan tersebut membuat pengawasan perlu didukung oleh proses bisnis yang jelas […]
Mengapa Korporasi Masih ‘Alergi’ APA dan MAP?
Dalam praktik perpajakan internasional, transfer pricing selalu menjadi arena tarik-menarik antara korporasi dan otoritas pajak. Pemerintah berjuang mengamankan basis penerimaan negara dari pergeseran laba, sementara pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum agar bayang-bayang pemajakan berganda tidak membayangi arus kas dari tahun ke tahun. Saat sengketa transfer pricing pecah, masalahnya hampir tidak pernah selesai hanya dengan membayar […]
Memahami SE-9/PJ/2026 tentang Akses Informasi Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data dan informasi. Upaya tersebut salah satunya tercermin dalam penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. SE-9/PJ/2026 memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan DJP dalam melaksanakan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan, khususnya dalam rangka akses informasi keuangan. […]
Bukan Kendur Pengawasan: Mengapa Indonesia Perlu Safe Harbour Transfer Pricing?
Dalam praktik sengketa PPh Badan di Pengadilan Pajak, penyesuaian harga transfer (transfer pricing) menjadi salah satu isu yang kerap muncul dalam sengketa perpajakan. Jika dibedah lebih dalam, akar masalahnya tidak selalu bersumber dari skema penghindaran pajak bernilai triliunan rupiah, melainkan perselisihan metodologis atas transaksi harian yang nilainya tergolong kecil. Dalam praktik, sebagian sumber daya praktisi […]
Dari Data Aset Menuju Perluasan Basis Pajak
Perluasan basis pajak kembali menjadi agenda penting ketika pemerintah menghadapi kebutuhan penerimaan yang semakin besar. Namun, memperluas basis pajak seharusnya tidak dimaknai sebatas menambah jumlah wajib pajak atau menciptakan objek pajak baru. Persoalan yang lebih mendasar adalah kemampuan negara dalam melihat aktivitas ekonomi secara utuh dan memastikan bahwa aktivitas tersebut telah tercermin dalam administrasi perpajakan. […]
Menakar Arah Baru Pengaturan Kuasa Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 6 Juli 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan […]
PPh Final UMKM, Antara Kemudahan dan Kepatuhan
Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari kapasitas modal, jumlah tenaga kerja, sistem administrasi, hingga kemampuan dalam menyelenggarakan pembukuan. Bagi sebagian pelaku usaha, kegiatan operasional masih dijalankan secara sederhana sehingga pencatatan keuangan belum menjadi bagian yang kompleks dari […]
Menagih Pajak Toko Online Tanpa Memberatkan UMKM
Ekonomi digital Indonesia telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jutaan pelaku usaha kini memanfaatkan marketplace sebagai saluran utama untuk memasarkan produknya, mulai dari usaha rumahan hingga perusahaan berskala nasional. Perubahan pola perdagangan tersebut membawa konsekuensi logis bagi sistem perpajakan. Aktivitas ekonomi yang terus bertumbuh tentu perlu diikuti dengan mekanisme pemungutan pajak […]