Mewujudkan Optimalisasi Pajak Sektor Informal
Pemerintah resmi menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun untuk 2025, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Kendati demikian World Bank memprediksi Indonesia akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan penerimaan pajak terutama berkaitan dengan peningkatan tax ratio menuju 11%. […]
Deindustrialisasi dan Kejatuhan Kelas Pekerja
Jutaan orang dalam usia produktif mendambakan kesempatan bekerja untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sayangnya, harapan sering kali bebrenturan dengan kenyataan. Kericuhan pada job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Cikarang, Jawa Barat, pada Selasa (27/5), menjadi bukti betapa sempitnya peluang yang tersedia bagi para pencari kerja, bahkan untuk sekadar memberikan lamaran. Job fair […]
PMK 29/2025: Perlindungan Industri Expansible Polystyrene
Industri expansible polystyrene (EPS) di Indonesia kembali mendapat sorotan menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang memperpanjang pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor produk EPS. PMK ini merupakan kelanjutan dari PMK sebelumnya, yaitu PMK Nomor 174/PMK.010/2021, yang telah berakhir masa berlakunya pada Mei 2024. Dalam konteks globalisasi dan perdagangan […]
Nyawa Pekerja di Antara Retak Sistem K3
One workplace injury or death is one too many. Demikian salah satu tajuk artikel di laman Canada Building Trades Unions dalam mengenang para pekerja yang meninggal atau cedera pasca kecelakaan kerja. Disebutkan bahwa jumlah pekerja yang meninggal di Kanada pada 2021 sebanyak 1.081 pekerja. Bandingkan dengan Indonesia di tahun yang sama yang mencapai 3.410 orang, […]
Mendorong Praktik Bisnis Berkelanjutan dengan Penjaminan
Menjelang berakhirnya bulan April, agenda para direksi dan komisaris perusahaan menjadi kian padat. Hal ini terutama terkait persiapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) wajib diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Sejalan dengan amanat Pasal 74 UU PT, RUPS bukan sekadar forum pelaporan kinerja […]
Moral sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target ambisius untuk tahun 2025, yakni agar sebanyak 16,21 juta wajib pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meskipun target ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 16,04 juta WP, rasio kepatuhan formal justru turun drastis menjadi 81,92% dari total WP, menyusut dari 85,75% pada tahun sebelumnya. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, […]
Menakar Efisiensi Penerapan PPN
Gustofan Mahmudd Analis Ekonomi Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies Sejak pertama kali diperkenalkan di Prancis pada 1938, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diakui sebagai salah satu instrumen penerimaan negara paling produktif di dunia. Ibarat ‘mesin pencetak uang,’ PPN membantu banyak negara meningkatkan penerimaan dibandingkan sebelum jenis pajak ini diterapkan (Oliver et al., […]
Serba-Serbi PPN Pasca PMK-131/2024
Pemerintah di penghujung tahun kembali melakukan kejutan terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di bidang perpajakan. Sebelumnya, di tanggal 29 Desember 2023 terbit PMK-168/2023 yang mensimplifikasi pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Setahun berselang, tepatnya 31 Desember 2024 diterbitkan PMK-131/2024. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian ketentuan PPN yang […]