Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan target ambisius untuk tahun 2025, yakni agar sebanyak 16,21 juta wajib pajak (WP) melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Meskipun target ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 16,04 juta WP, rasio kepatuhan formal justru turun drastis menjadi 81,92% dari total WP, menyusut dari 85,75% pada tahun sebelumnya. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, penurunan ini disebabkan oleh penetapan target berdasarkan jumlah WP aktif yang lebih realistis.
Beralih ke metrik kinerja saat ini, hingga 20 Maret 2025, total SPT Tahunan yang telah dilaporkan untuk tahun pajak 2024 telah mencapai 9,67 juta SPT. Angka ini terdiri dari 9,4 juta SPT orang pribadi dan 275,9 ribu SPT badan. Meskipun sebagian besar SPT tersebut telah disampaikan secara elektronik, masih adanya 264,8 ribu SPT yang disampaikan secara manual menunjukkan bahwa transisi digital belum diadopsi secara merata di seluruh Indonesia.
Per Februari 2025, penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun, atau turun sebesar 30,19% dibandingkan dengan penerimaan pajak pada Februari 2024 sebesar Rp269,02 triliun. Angka-angka ini menandakan bahwa di balik target ambisius tersebut, terdapat potensi penurunan penerimaan negara. Oleh karena itu, melaporkan SPT bukan hanya merupakan persyaratan birokrasi, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang mendasar. Ketika pembayar pajak melaporkan SPT mereka secara akurat dan tepat waktu, mereka memenuhi komponen penting dari kontrak sosial antara warga negara dan negara.
Dalam kontrak sosial ini, setiap individu dan perusahaan diharapkan untuk memberikan kontribusi yang adil bagi pembangunan nasional, sehingga dapat mendanai layanan-layanan penting seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kewajiban kewarganegaraan ini, jika ditegakkan secara kolektif, akan memperkuat fondasi sistem pajak yang fungsional dan adil.
Moral Pajak dan Kepatuhan
Beralih dari realitas statistik ke dasar filosofis kepatuhan pajak, penting untuk mempertimbangkan konsep moral pajak. Moral pajak mengacu pada motivasi intrinsik wajib pajak untuk mematuhi kewajiban secara sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh J. Alm & B. Torgler (2006) menunjukkan bahwa negara-negara dengan moral pajak tinggi, seperti Amerika Serikat dan Swiss mendapat keuntungan dari budaya kepatuhan yang lebih kuat. Alm dkk. (1999) dan Feld & Tyran (2002) juga mendukung studi tersebut dengan mengungkapkan bahwa penguatan elemen demokrasi langsung dapat meningkatkan moral pajak dengan menumbuhkan identifikasi yang lebih kuat dengan negara. Ketika warga negara melihat bahwa pajak mereka berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan publik, keinginan mereka untuk mematuhi kewajiban pajak meningkat.
Selain itu, pemerintah yang transparan dan responsif memiliki peran krusial dalam meningkatkan moral pajak. Apabila pembayar pajak merasa bahwa kontribusi mereka digunakan secara efisien untuk memperbaiki layanan publik, kepercayaan terhadap pemerintah pun meningkat. Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sistem pajak. Tindakan positif seperti pengelolaan belanja publik yang efisien dan inisiatif keterlibatan masyarakat dapat memperkuat kontrak sosial dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kepatuhan pajak tidak hanya soal penegakan hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan hubungan harmonis antara negara dan warganya.
Selanjutnya, pelaporan pajak yang komprehensif turut membantu mengurangi underground economy. Sistem pajak yang transparan, di mana laporan pajak disampaikan secara akurat dan diverifikasi, mempersulit individu dan perusahaan untuk menghindari pajak. Transparansi ini membatasi pertumbuhan sektor informal, memastikan bahwa lebih banyak aktivitas ekonomi terdata secara resmi. Seperti yang dikemukakan oleh Alm, Martinez-Vazquez, dan Schneider (2004), adanya korelasi negatif antara moral pajak dan ukuran ekonomi bawah tanah menunjukkan betapa pentingnya pelaporan pajak yang efektif dalam mengekang penghindaran pajak.
Manfaat tingkat kepatuhan pajak yang tinggi tidak hanya terlihat dari peningkatan pendapatan negara. Melaporkan SPT tepat waktu juga mengurangi beban biaya keuangan dan administrasi yang timbul akibat ketidakpatuhan. Wajib pajak yang lalai dapat dikenakan denda, bunga, dan beban administratif lainnya yang pada akhirnya membebani keuangan pribadi serta perekonomian secara luas. Di sisi lain, kepatuhan yang konsisten merupakan investasi dalam stabilitas keuangan dan kredibilitas operasional, yang menguntungkan pembayar pajak individu maupun perekonomian nasional.
Keterlibatan warga negara memainkan peran penting dalam meningkatkan moral pajak. Ketika pembayar pajak secara aktif terlibat dalam proses politik, hubungan mereka dengan negara akan semakin kuat. Sebagaimana dibuktikan oleh J. Alm & B. Torgler (2006), tingkat partisipasi warga negara yang lebih tinggi berhubungan dengan kepatuhan pajak yang lebih besar. Fenomena ini terlihat di negara-negara dengan tradisi demokrasi langsung yang kuat, di mana warga negara tidak hanya mematuhi undang-undang perpajakan, tetapi juga memengaruhi keputusan kebijakan yang memastikan kontribusi mereka dihargai dan dimanfaatkan dengan baik. Memperlakukan pembayar pajak sebagai klien dan bukan sebagai pelanggar dapat meningkatkan rasa tanggung jawab kewarganegaraan ini, sehingga mendorong hubungan yang lebih kooperatif antara negara dan warganya.
Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh Anderson dan Tollison (1992), lembaga-lembaga sosial seperti organisasi keagamaan dapat memberikan kontribusi positif terhadap moral pajak. Ajaran agama dan norma-norma masyarakat sering kali menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab bersama, yang dapat memperkuat keharusan etis untuk membayar pajak sebagai “supernatural policy”. Sebagai contoh, tingkat kehadiran di gereja yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan kesediaan yang lebih besar untuk membayar pajak, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan nilai-nilai moral yang dianut bersama memainkan peran yang mendukung dalam menumbuhkan budaya kepatuhan.
Singkatnya, pelaporan SPT bukan sekadar formalitas birokrasi melainkan kewajiban hukum dan kewarganegaraan yang mendasar. Dengan meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah dapat membangun moral pajak pada masyarakat
