Memahami Proses Bisnis Pengawasan Pajak dalam SE-8/PJ/2026
Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan bagian penting dalam penerapan sistem self assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memastikan bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara benar. Kebutuhan tersebut membuat pengawasan perlu didukung oleh proses bisnis yang jelas […]
Memahami SE-9/PJ/2026 tentang Akses Informasi Keuangan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data dan informasi. Upaya tersebut salah satunya tercermin dalam penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-9/PJ/2026. SE-9/PJ/2026 memberikan pedoman bagi unit kerja di lingkungan DJP dalam melaksanakan permintaan informasi dan/atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan, khususnya dalam rangka akses informasi keuangan. […]
Menakar Arah Baru Pengaturan Kuasa Wajib Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan (PMK 44/2026) ditetapkan pada 22 Juni 2026 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 6 Juli 2026. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan […]
Penghasilan Sewa Properti sebagai Objek PPh Final
Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan persewaan properti merupakan salah satu jenis penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final. Ketentuan ini perlu dipahami oleh Wajib Pajak karena perlakuan perpajakannya berbeda dengan penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan tarif umum. Selain memiliki mekanisme pengenaan yang tersendiri, PPh Final juga memiliki ketentuan khusus mengenai objek pajak, tarif, pihak yang […]
Checklist Sustainability Report Sebelum Dipublikasikan
Sustainability Report merupakan media bagi perusahaan untuk mengungkapkan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola kepada para pemangku kepentingan. Seiring meningkatnya perhatian terhadap isu Environmental, Social, and Governance (ESG), kualitas laporan keberlanjutan menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dari investor, regulator, lembaga pemeringkat, hingga masyarakat. Sebelum Sustainability Report dipublikasikan, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh […]
Perbedaan Pemeriksaan Pajak Lengkap, Terfokus, dan Spesifik
Dahulu kita mengenal dua jenis pemeriksaan pajak, yakni pemeriksaan pajak lapangan dan pemeriksaan pajak kantor. Semenjak terbit aturan pemeriksaan pajak terbaru sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15 Tahun 2025 (PMK 15/2025), terdapat dua tujuan pemeriksaan, yakni pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemeriksaan tujuan lain. Dengan diberlakukannya PMK 15/2025, pemeriksaan atas kepatuhan pemenuhan […]
Dampak PMK-11/2025 terhadap Penerapan PPN atas Jasa Outsourcing
Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) termasuk jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional sehingga memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 8 UU PPN s.t.d.t.d UU HPP j.o Pasal 22 PP-49/2022. Terdapat empat syarat kumulatif agar jasa outsourcing dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN, sebagaimana diatur […]
CTAS: Janji Digitalisasi Berujung Kompromi
Sejak resmi diluncurkan, Core Tax Administration System (CTAS) yang digadang-gadang menjadi bagian penting dari transformasi digital perpajakan Indonesia masih menuai sejumlah kendala. Imbasnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu, sebelum mengalami perubahan dalam KEP-54/PJ/2025. Dalam KEP-54/PJ/2025 Kemenkeu menetapkan bahwa seluruh pengusaha […]