Menakar Efisiensi Penerapan PPN
Gustofan Mahmudd Analis Ekonomi Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies Sejak pertama kali diperkenalkan di Prancis pada 1938, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah diakui sebagai salah satu instrumen penerimaan negara paling produktif di dunia. Ibarat ‘mesin pencetak uang,’ PPN membantu banyak negara meningkatkan penerimaan dibandingkan sebelum jenis pajak ini diterapkan (Oliver et al., […]
Mewujudkan Optimalisasi Pajak Sektor Informal
Pemerintah resmi menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun untuk 2025, melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang diperinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Kendati demikian World Bank memprediksi Indonesia akan kesulitan dalam mencapai pertumbuhan penerimaan pajak terutama berkaitan dengan peningkatan tax ratio menuju 11%. […]
Apakah Biaya Pembelian Hadiah Promosi Dapat Dibebankan dalam Perhitungan PPh Badan?
Terima kasih Bapak Yulian atas pertanyaannya. Pembahasan terkait biaya promosi, khususnya terkait pemotongan PPh Pasal 23, sudah pernah kami bahas pada tautan berikut ini https://pratamainstitute.com/apakah-biaya-promosi-bisa-menjadi-objek-pph-pasal-23/. Pada pembahasan kali ini, kami ingin menambahkan penjelasan terkait deductible/non-deductible berdasarkan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 02/PMK.03/2010 (PMK 02/2010). Untuk menganalisis aspek PPh Badan atas biaya pembelian hadiah dalam rangka kegiatan promosi […]
Serba-Serbi PPN Pasca PMK-131/2024
Pemerintah di penghujung tahun kembali melakukan kejutan terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di bidang perpajakan. Sebelumnya, di tanggal 29 Desember 2023 terbit PMK-168/2023 yang mensimplifikasi pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 dengan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Setahun berselang, tepatnya 31 Desember 2024 diterbitkan PMK-131/2024. Aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyesuaian ketentuan PPN yang […]
CTAS Bermasalah, Ini Kata Pengamat
Jakarta, 15 Januari 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah resmi meluncurkan sistem Coretax Administration System (CTAS) pada 1 Januari 2025. CTAS yang digadang-gadang sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia rupanya masih menuai sejumlah keluhan dari Wajib Pajak. Keluhan Wajib Pajak sangat beralasan. Hingga Selasa 14 Januari 2025, situs CTAS yang menjadi website resmi […]
Realistiskah Target Penerimaan Pajak 2025?
Jakarta, 14 Januari 2025 – Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun untuk tahun 2025. Target penerimaan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 dan dirinci melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2025. Angka tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah bersama DPR, yang sekaligus mencerminkan optimisme terhadap kinerja […]
Insentif Fiskal untuk Masa Depan Keanekaragaman Hayati
Ketika mentari pagi menyusup di antara rimbunnya dedaunan, gemerisik hutan Kalimantan memecah keheningan. Suara kicauan burung dan deru angin yang lembut adalah harmoni alam yang semakin jarang kita dengar di tengah deru pembangunan yang kian merambah hutan. Sebagai salah satu negara mega-biodiversity terbesar di dunia, Indonesia adalah rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Namun, […]
Era Baru Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Jakarta, 3 Januari 2025 – Pemerintah secara resmi memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% sejak 1 Januari 2025 untuk barang mewah. Usai menuai banyak polemik mengenai wacana pemberlakuanya, pemerintah memutuskan bahwa penerapan tarif PPN 12% hanya dikenakan pada barang mewah yang telah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Hal tersebut sebagaimana telah […]