Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak merupakan bagian penting dalam penerapan sistem self assessment. Dalam sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data dan informasi. Upaya tersebut salah satunya tercermin dalam penerbitan Surat Edaran Direktur
Perluasan basis pajak kembali menjadi agenda penting ketika pemerintah menghadapi kebutuhan penerimaan yang semakin besar. Namun, memperluas basis pajak seharusnya tidak dimaknai sebatas menambah jumlah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di
PPh Final dengan tarif 0,5% merupakan salah satu mekanisme pengenaan Pajak Penghasilan yang diberikan kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Mekanisme ini menggunakan peredaran
Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan dengan skala usaha yang lebih besar. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari kapasitas
Ekonomi digital Indonesia telah berkembang menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jutaan pelaku usaha kini memanfaatkan marketplace sebagai saluran utama untuk memasarkan produknya,
Penerapan sistem self assessment menempatkan Wajib Pajak sebagai pihak yang bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu