Pembahasan mengenai Ultra High Net Worth Individuals atau UHNWI sering kali berujung pada satu pertanyaan, apakah individu dengan kekayaan sangat besar perlu dikenai pajak yang lebih tinggi.
Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi jawabannya tidak sesederhana menaikkan tarif PPh. Struktur kekayaan UHNWI dapat terdiri atas saham, properti, perusahaan, investasi, dan aset lintas yurisdiksi. Sebagian kekayaan juga dapat meningkat melalui apresiasi nilai aset yang belum direalisasikan sebagai penghasilan.
Oleh karena itu, perdebatan mengenai pemajakan UHNWI perlu bergeser dari sekadar tarif menuju desain dasar pajak. Pemerintah perlu menentukan apakah sistem berbasis penghasilan sudah mampu menangkap kapasitas ekonomi kelompok kaya atau apakah dibutuhkan instrumen tambahan berbasis modal dan kekayaan. Pertanyaan ini perlu ditempatkan dalam konteks sistem PPh orang pribadi yang saat ini sudah menerapkan tarif progresif berdasarkan tingkat Penghasilan Kena Pajak.
Indonesia telah memperkuat progresivitas PPh orang pribadi melalui UU HPP. Tarif tertinggi mencapai 35 persen untuk Penghasilan Kena Pajak di atas Rp5 miliar. Kebijakan ini memperkuat diferensiasi tarif berdasarkan kemampuan membayar. Namun, tarif progresif pada dasarnya tetap bekerja berdasarkan penghasilan yang menjadi objek pajak, sehingga efektivitasnya dalam menjangkau UHNWI juga dipengaruhi oleh seberapa lengkap penghasilan dan aktivitas ekonomi mereka tercermin dalam administrasi perpajakan.
Namun, kemampuan membayar tidak selalu tercermin dari penghasilan tahunan. Seorang pemilik perusahaan dapat memperoleh sebagian besar manfaat ekonomi dari kenaikan nilai saham yang dimilikinya. Selama keuntungan belum direalisasikan, kenaikan nilai aset tidak selalu muncul sebagai penghasilan yang menjadi dasar PPh.
Situasi ini menimbulkan policy gap. Sistem pajak dapat memiliki tarif PPh yang progresif, tetapi basis pajaknya belum tentu menangkap seluruh bentuk peningkatan kapasitas ekonomi.
Pada titik inilah muncul pertanyaan mengenai alternatif instrumen pajak atas modal dan kekayaan.
Net Wealth Tax sebagai Salah Satu Pilihan
Salah satu instrumen yang dapat dikaji adalah net wealth tax, yaitu pajak yang dikenakan atas kekayaan bersih setelah dikurangkan aset dan kewajiban tertentu.
OECD mencatat Norwegia, Spanyol, dan Swiss sebagai negara OECD yang mengenakan pajak tahunan atas kekayaan bersih di atas ambang tertentu. Pengalaman negara-negara ini menunjukkan bahwa pajak kekayaan bukan merupakan konsep yang sepenuhnya baru dalam sistem perpajakan internasional.
Namun, keberadaan net wealth tax di negara lain tidak berarti Indonesia dapat mengadopsinya secara langsung. Desain pajak kekayaan menghadapi sejumlah persoalan, terutama penentuan basis pajak, ambang batas, valuasi aset, pengecualian, serta biaya administrasi. OECD juga mencatat bahwa tarif pajak atas kekayaan bersih secara historis cenderung lebih rendah dibandingkan tarif PPh.
Persoalan valuasi menjadi salah satu tantangan utama. Saham perusahaan terbuka relatif mudah dinilai berdasarkan harga pasar. Sebaliknya, properti, perusahaan tertutup, koleksi bernilai tinggi, dan aset tertentu lainnya membutuhkan metode valuasi yang lebih kompleks. Semakin luas basis aset yang dikenai pajak, semakin besar pula kebutuhan akan sistem administrasi yang mampu menentukan nilai aset secara konsisten.
Kompleksitas valuasi menunjukkan bahwa pengenaan pajak atas kekayaan tidak harus menjadi pilihan pertama. Pemerintah memiliki ruang untuk mempertimbangkan berbagai instrumen yang dapat memperkuat pemajakan atas kapasitas ekonomi kelompok berpenghasilan dan berkekayaan tinggi. Pilihan kebijakan dapat mencakup penguatan PPh atas penghasilan modal, pemajakan capital gains, penyesuaian pemajakan dividen, pajak atas transfer kekayaan atau warisan, serta pajak minimum bagi miliuner. Setiap instrumen memiliki karakteristik, basis pemajakan, serta konsekuensi administrasi yang berbeda dan dapat dilihat pada tabel berikut.
| Instrumen | Basis Utama | Tantangan Kebijakan |
| PPh penghasilan modal | Bunga, dividen, dan penghasilan investasi | Identifikasi sumber dan penerima manfaat |
| Capital gains tax | Keuntungan dari kenaikan nilai aset yang direalisasikan | Penentuan waktu dan nilai realisasi |
| Pajak dividen | Distribusi laba kepada pemilik modal | Dampak terhadap investasi dan struktur perusahaan |
| Pajak warisan atau transfer kekayaan | Perpindahan kekayaan | Valuasi aset dan identifikasi kepemilikan |
| Net wealth tax | Kekayaan bersih | Valuasi, administrasi, dan likuiditas |
| Pajak minimum miliuner | Batas minimum kontribusi pajak | Desain basis, koordinasi internasional, dan penghindaran |
Kerangka kebijakan seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak harus memilih antara mempertahankan sistem yang ada dan langsung memperkenalkan pajak kekayaan. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat dikombinasikan berdasarkan karakteristik masalah yang ingin diselesaikan.
Pelajaran dari Pajak Minimum Miliuner
Perdebatan internasional juga mulai mengarah pada gagasan pajak minimum bagi individu dengan kekayaan yang sangat besar.
EU Tax Observatory mengusulkan pajak minimum sebesar 2 persen dari kekayaan bagi miliuner sebagai salah satu opsi untuk mengurangi ketimpangan pemajakan pada kelompok dengan kekayaan ekstrem. Lembaga ini memperkirakan kebijakan global seperti itu berpotensi menghasilkan penerimaan sekitar US$250 miliar per tahun dari kurang dari 3.000 individu, bergantung pada tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasinya.
Gagasan ini menarik karena menggeser diskusi dari tarif PPh ke ukuran minimum kontribusi pajak berdasarkan kekayaan. Namun, penerapannya juga membutuhkan desain yang sangat hati-hati karena struktur aset, lokasi investasi, dan mobilitas individu kaya sangat beragam.
Bagi Indonesia, gagasan pajak minimum miliuner lebih tepat ditempatkan sebagai bahan kajian daripada sebagai kebijakan yang langsung diadopsi. Pemerintah perlu menguji potensi penerimaan dan konsekuensi ekonominya dalam konteks domestik. Penilaian terhadap dampak fiskal menjadi tahap penting sebelum pemerintah mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut.
Setiap perubahan basis pajak membutuhkan analisis dampak. Pemerintah perlu mengetahui berapa potensi penerimaan yang dapat diperoleh, berapa biaya administrasi yang diperlukan, serta bagaimana wajib pajak kemungkinan merespons kebijakan.
Analisis juga perlu memperhitungkan mobilitas modal. Ketika suatu instrumen pajak meningkatkan biaya kepemilikan aset atau investasi, sebagian wajib pajak mungkin mengubah struktur investasi, lokasi aset, maupun bentuk kepemilikan.
Likuiditas juga menjadi faktor penting. Nilai kekayaan yang tinggi tidak selalu berarti individu memiliki kas dalam jumlah yang sama. Seseorang dapat memiliki aset bernilai besar tetapi menghasilkan arus kas yang relatif rendah. Pajak berbasis kekayaan perlu mempertimbangkan persoalan seperti ini agar kewajiban pajak tidak menciptakan tekanan likuiditas yang tidak proporsional.
Karena itu, fiscal impact assessment perlu mencakup setidaknya potensi penerimaan, biaya administrasi, biaya kepatuhan, risiko penghindaran pajak, mobilitas modal, likuiditas wajib pajak, serta dampaknya terhadap investasi.
Kebijakan Harus Dimulai dari Masalah
Pertanyaan mengenai pajak kekayaan seharusnya tidak dimulai dari instrumen. Pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan masalah kebijakan yang ingin diselesaikan.
Jika persoalannya adalah penghasilan modal yang belum optimal dipajaki, penguatan PPh atas penghasilan modal atau capital gains mungkin lebih relevan.
Jika persoalannya adalah perpindahan kekayaan antargenerasi, pajak atas warisan atau transfer kekayaan dapat menjadi pilihan yang lebih spesifik.
Jika persoalannya adalah kapasitas ekonomi yang sangat besar tetapi kontribusi pajak relatif rendah akibat struktur aset dan penghasilan, net wealth tax atau pajak minimum untuk miliuner dapat dimasukkan dalam kajian.
Pendekatan berbasis masalah memungkinkan pemerintah membandingkan berbagai instrumen berdasarkan efektivitasnya. Pemerintah dapat melakukan simulasi terhadap beberapa skenario sebelum menentukan pilihan kebijakan. Proses perbandingan dan simulasi ini menjadi dasar penting bagi Indonesia dalam menentukan instrumen yang paling sesuai dengan kondisi domestik.
Pendekatan bertahap menjadi penting karena pajak kekayaan memiliki konsekuensi yang lebih kompleks dibandingkan dengan sekadar menetapkan tarif baru. Tahap awal dapat diarahkan pada penguatan wealth profiling, integrasi data kepemilikan, pemadanan data aset dengan penghasilan, serta peningkatan pertukaran informasi lintas yurisdiksi. Setelah basis administrasi semakin kuat, pemerintah dapat melakukan simulasi terhadap berbagai pilihan instrumen.
Hasil kajian kemudian dapat menjawab beberapa pertanyaan penting. Berapa potensi penerimaan masing-masing instrumen? Siapa kelompok yang akan terdampak? Seberapa besar biaya administrasinya? Bagaimana potensi penghindaran pajaknya? Apakah kebijakan dapat memengaruhi investasi? Apakah instrumen yang dipilih benar-benar mampu mempersempit tax gap?
Pertanyaan-pertanyaan ini membuat pembahasan pajak UHNWI menjadi lebih objektif. Kebijakan tidak ditentukan semata-mata karena kelompok kaya dianggap memiliki kapasitas ekonomi yang besar, melainkan berdasarkan bukti mengenai masalah yang ingin diselesaikan serta efektivitas instrumen yang tersedia.
Pada akhirnya, Indonesia tidak perlu terburu-buru memilih antara mempertahankan sistem PPh yang ada dan memperkenalkan pajak atas kekayaan. Pilihan yang lebih rasional adalah membangun basis data, melakukan benchmarking kebijakan, menyusun simulasi fiskal, dan mengukur dampak ekonomi dari setiap alternatif.
Dengan pendekatan seperti ini, kebijakan pajak terhadap UHNWI dapat dirancang berdasarkan bukti dan kondisi ekonomi Indonesia. Analisis kebijakan menjadi penting pada tahap ini karena keputusan mengenai instrumen pajak akan menentukan bukan hanya potensi penerimaan negara, tetapi juga biaya administrasi, perilaku wajib pajak, mobilitas modal, dan persepsi terhadap keadilan dalam sistem perpajakan.
Bagi pemerintah maupun organisasi yang sedang mengevaluasi kebijakan perpajakan, proses tersebut dapat didukung melalui policy review, regulatory impact analysis, fiscal impact assessment, policy benchmarking, dan policy simulation. Analisis yang terstruktur membantu menguji kelayakan suatu kebijakan sebelum masuk ke tahap regulasi dan implementasi.
